TUBAN — Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD 2027 di Pendopo Krido Manunggal. Forum ini kembali menjadi panggung koordinasi sekaligus ajang menguji konsistensi pemerintah daerah dalam menyelaraskan ambisi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, Selasa (31/3/2026).
Acara yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, itu diikuti jajaran Pemkab Tuban, OPD, akademisi, perwakilan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga utusan daerah sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Blora, dan Rembang. Komposisi peserta yang lebih beragam dibanding tahun sebelumnya digadang-gadang sebagai wujud pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, meski implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menegaskan Musrenbang RKPD 2027 harus menjadi momentum sinkronisasi kebijakan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga pusat. Menurutnya, perencanaan tidak boleh lagi mengandalkan asumsi dan rutinitas, tetapi harus berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Perencanaan harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menyesuaikan dokumen,” kata Mas Lindra.
Ia menyoroti tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata 7,94 persen dalam empat tahun terakhir. Meski naik, kontribusi PAD terhadap kapasitas fiskal Tuban masih terbatas dan memiliki ketergantungan besar pada dana transfer pusat. Kondisi ini membuat efektivitas belanja publik menjadi isu sentral.
Aditya menyebut belanja daerah harus diarahkan untuk memperkuat layanan dasar dan pemerataan infrastruktur, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal. Namun evaluasi publik menunjukkan sejumlah proyek fisik di beberapa kecamatan masih berjalan lambat dan tidak merata.
Musrenbang kali ini mengusung tema “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Ekonomi Didukung Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Lokal.” Pemerintah daerah mengklaim tema ini telah selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Kendati demikian, masih muncul catatan kritis dari peserta mengenai lemahnya kesinambungan program antarsektor. Proyek pembangunan berbasis potensi lokal, misalnya, dinilai belum sepenuhnya mendorong pemerataan ekonomi di tingkat desa. Sejumlah wilayah pesisir dan kawasan pertanian tetap menghadapi ketimpangan akses infrastruktur dasar, seperti jalan ekonomi, irigasi, dan sarana industri kecil.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih berani mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar tinggi di atas kertas. Ia menegaskan bahwa tema nasional pembangunan 2027 menuntut daerah meningkatkan produktivitas, memperkuat investasi, dan memperluas basis industri strategis.
“Pembangunan daerah harus memberi kontribusi konkret terhadap target nasional, terutama dalam kemiskinan, kualitas layanan pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Ia meminta Tuban memperkuat sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, pertambangan, serta teknologi informasi. Pemerintah daerah juga diminta memprioritaskan konektivitas wilayah, termasuk penguatan infrastruktur jalan strategis dan jaringan transportasi terintegrasi, mengingat posisi Tuban sebagai simpul ekonomi kawasan pantura.
Dalam paparannya, Emil menekankan pentingnya kreativitas daerah dalam membuka sumber pembiayaan pembangunan. Dengan kebutuhan pembangunan yang meningkat, ketergantungan pada APBD yang terbatas berisiko membuat program prioritas hanya berjalan setengah hati.
Ia menyebut penguatan investasi dan kolaborasi lintas kabupaten sebagai salah satu strategi yang perlu dipercepat. Kabupaten seperti Tuban, yang berada di wilayah strategis dan memiliki potensi industri besar, seharusnya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan yang lebih agresif.
Musrenbang RKPD 2027 kembali menegaskan pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan. Namun catatan kritis tetap muncul setiap tahun: konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
Sejumlah peserta berharap Musrenbang tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemerataan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Musrenbang kali ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pusat-daerah. Namun keberhasilannya, seperti biasa, lebih banyak ditentukan oleh implementasi kebijakan setelah forum selesai, bukan oleh rangkaian pidato yang tersusun rapi di pendopo. (Jun/Tgb).
