TUBAN, (Ronggo.id) – Puluhan mahasiswa dari Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PK PMII) Makdum Ibrahim menggelar aksi demo di depan gedung Pemerintah Kabupaten Tuban, dengan tujuan menuntut Bupati Tuban kerja nyata, bukan sekedar seremoni, Selasa (21/3/2023).
Tujuan para mahasiswa ini ialah untuk mengevaluasi kinerja Pemkab Tuban terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai kurang maksimal dan justru tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya dari segi kesejahteraan. Sebab, jumlah serapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Tuban masih sangat tinggi, yakni berkisar Rp.686 miliar.
Ketua Pengurus Komisariat PMII Makdum Ibrahim, Ali Muhrizam mengatakan, jumlah SILPA di Kabupaten Tuban masih sangat tinggi. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Tuban tidak terserap secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Masa SILPA APBD Tuban masih sekitar 686 miliar. Ini jelas menunjukkan pengelolaan APBD Tuban tidak maksimal,” ungkap Ali Muhrizam saat ditemui usai aksi demo.
Selain itu, lanjut Ali Muhrizam, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) antara Pemkab Tuban dengan Kementrian Keuangan justru tidak sinkron. Pasalnya, data SILPA yang dihimpun dari Pemkab Tuban tahun 2022 berkisar Rp.686 miliar, sementara di Kemenkeu, SILPA APBD Tuban mencapai sekitar Rp.751 miliar.
“Program Bangun Deso Notho Kutho ini yang sempat digembar-gemborkan Bupati Tuban ini realisasinya mana? Bupati hanya fokus pembangunan di perkotaan saja, sementara di tingkat desa masih sangat buruk. Khususnya pada akses jalan dan penerangan,” terangnya.
Sementara terkait dengan janji manis Aditya Halindra Faridzky saat masa kampanye pada tahun 2020 lalu tentang program One Village One Produk itu seakan hanya angin lalu. Sebab dari advokasi yang para mahasiswa ini lakukan, pelaku UMKM ini hanya diminta menunjukan produk lalu diresmikan tanpa pengawalan maupun program lanjutan.
“Bagaimana ekonomi di Tuban bisa meningkat kalau para pelaku UMKM hanya diminta menunjukkan produknya saat akan ada kunjungan, lalu setelah Bupati melakukan seremoni kemudian mereka ditinggal tanpa ada kejelasan. Harapan kami, para pelaku usaha ini didampingi hingga tuntas sampai ke tingkat pemasaran, sehingga mereka bisa berkembang dan perekonomian masyarakat bisa naik,” paparnya.
Untuk itu, PK PMII Makdum Ibrahim meminta agar orang nomor satu di Tuban ini kembali mengevaluasi kinerja dan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang membidangi sektor pembangunan, perekonomian dan Sumberdaya Manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat di Bumi Ronggolawe dapat terwujud sesuai dengan tagline Bupati Tuban, yakni Bangun Deso Notho Kutho.
“Bupati harus bersikap tegas dengan mengevaluasi kembali OPD yang tidak bisa menjalankan program kerjanya. Karena jika tidak ada evaluasi, maka kami akan kembali turun jalan dengan membawa massa lebih besar lagi,” pungkasnya. (Ibn/Jun).
