TUBAN, (Ronggo.id) – Kinerja tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tuban dinilai kurang maksimal lantaran disebut menyumbang Sisa Lebih Anggaran (Silpa), masing-masing lebih dari Rp100 miliar.
Adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Tuban.
Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengungkapkan, bahwa ketiga dinas tersebut dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal. Terlebih, kepala Dinas Pendidikan saat ini statusnya masih pelaksana tugas atau Plt.
“Artinya ini dalam proses apapun, OPD kurang menyiapkan diri. Apalagi Dinas Pendidikan statusnya masih Plt. Sudah barang tentu ada kendala teknis dalam menyelenggarakan pemerintahan di lapangan,” terangnya, Senin (3/4/2023).
Menurut Miyadi, Silpa di tahun anggaran 2022 secara keseluruhan tercatat sebesar Rp686.586.618.483,92. Tingginya Silpa akibat perencanaan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah masih lemah atau kurang matang.
“Sehingga proses realisasi anggaran yang tersedia tidak dapat terserap secara maksimal,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, bahwa program kegiatan Pemerintah Kabupaten Tuban tahun anggaran 2022 yang disusun semua telah terlaksana.
“Jadi kalau ngomong program kegiatan semua itu terlaksana. Tetapi memang ada yang namanya program perhitungan dari teman-teman OPD untuk memenuhi kebutuhan SDM di wilayah masing-masing,” bebernya.
Kemudian, kata Lindra, adanya kebijakan, regulasi dan sebagainya, menyebabkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun tidak bisa dilaksanakan semua. Kendati demikian, hal itu sudah dilakukan evaluasi diawal tahun 2023 ini.
“Harapannya di tahun 2023 ini Silpanya bisa Kita tekan seminimal mungkin. Sehingga bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran lagi,” tutupnya. (Ibn/Jun).
