, (Ronggo.id) – Ketua DPC Tuban mengingatkan soal netralitas kepala desa (kades) maupun pejabat yang memiliki posisi strategis di pemerintahan dalam perhelatan Legislatif 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Miyadi saat dimintai tanggapan terkait sejumlah nama yang merupakan anak maupun pasangan dari kades yang disebut-sebut bakal ikut maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari Partai .

Politisi senior yang juga itu menyampaikan, jika semua orang berhak masuk ke gelanggang , termasuk anggota keluarga kades untuk bersaing sebagai calon anggota dewan. Namun begitu, ia menekankan supaya para birokrat tersebut tetap menjaga netralitas.

“Bagi suami dan atau istri pejabat strategis seyogyanya tidak perlu terlibat, karena apapun bentuknya hal itu akan menjadi ketidaknetralan pejabat tersebut,” tuturnya, Senin (14/8/2023).

Lantas, akankah PKB menyiapkan strategi khusus untuk meminimalisir agar para kades ataupun para pejabat tidak ikut cawe-cawe dalam pemenangan?, pria kelahiran , 1968 itu menyebut, jika partai lain tidak akan bisa berbuat banyak.

“Tergantung pejabatnya, sadar atau tidak sebagai pejabat yang harus netral untuk mengayomi semua orang,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Tuban Suratmin mengungkapkan, jika keterlibatan Bacaleg yang berlatar belakang keluarga kades, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama adalah bagian dari strategi untuk memenangkan Pileg 2024 mendatang.

“Tentunya Bacaleg yang kami usung memiliki kapasitas dan integritas sebagai wakil rakyat,” bebernya.

Legislator yang berangkat dari Dapil I (Tuban, Merakurak, , Montong) itu mempertanyakan kekuatiran pihak-pihak tertentu terhadap netralitas dari kades maupun pejabat pemerintahan yang kebetulan anggota keluarganya mencalonkan diri sebagai Caleg dari partai berlambang pohon beringin.

“Perangkat Pemilu sudah ada aturan lengkap, disana ada KPU, maupun Gakkumdu. Bukankah sejak Pemilu yang dulu keluarga kades juga ikut, mengapa sekarang baru dikuatirkan,” tandasnya. (Ibn/Jun).