TUBAN, (Ronggo.id) – Nasib Jembatan Glendeng, penghubung antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro hingga kini tak kunjung diperbaiki. Hal ini dinilai lantaran gengsi Bupati Tuban yang belum berkenan menandatangani aset kepemilikan jembatan, meski sebelumnya akan diambil alih dan diperbaiki penuh oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Meski telah dua kali dilakukan perbaikan dengan menelan biaya sekitar 5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tuban, namun Jembatan yang berdiri di atas Sungai Bengawan Solo tersebut kembali mengalami kerusakan pada bagian pondasi di sisi utara Desa Simo, Kecamatan Soko, sehingga terpaksa ditutup dan hanya roda dua dan pejalan kaki yang diperbolehkan melintas.
Kata gengsi Bupati Tuban muncul pada rapat kerja antara Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur bersama Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim yang berlangsung pada awal September 2022 lalu.
Menurut Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin menjelaskan, jika aset kepemilikan Jembatan Glendeng memang belum tercatat di Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Akan tetapi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi agar akses penghubung antar kabupaten tersebut segera diperbaiki.
“Karena memang tidak tercatat di manapun, sehingga Kami melakukan dua kali rapat bersama yang dihadiri Bupati Tuban dan Bojonegoro untuk mencari solusi dari permasalahan itulah berdasarkan asas kewenangan,” ujar M Yasin dalam keterangan video yang diterima Ronggo.id.
Mengingat pembangunan Jembatan Glendeng tersebut sangat urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat, lanjut M Yasin, sehingga Bupati Bojonegoro siap membangun dan memperbaiki jembatan yang menjadi tumbuhan perekonomian masyarakat itu dengan resiko seluruh pembiayaan ditanggung oleh APBD Bojonegoro.
“Karena saat itu sudah ada kesepakatan bahwa Tuban siap menyerahkan kewenangan penuh atas jembatan itu kepada Bojonegoro, sehingga kami bersama tim ke Jakarta untuk menyerahkan surat dan membuat berita acara,” terangnya.
Akan tetapi saat penandatanganan, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky justru bertolak dan tidak mau menyerahkan kewenangan penuh kepada Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.
“Kalau saya duga, Bupati Tuban ini masih ingin dipandang oleh masyarakatnya. Karena tidak punya fisikal, tapi ngotot pengen ambil alih. Ini kan malah menjadi problem,” terangnya.
Tak hanya itu, dalam rapat dengan Komisi D DPRD Provinsi Jatim, terdengar ada yang menyatakan jika Bupati Tuban hanya mengedepankan gengsi semata tanpa mempertimbangkan bahwa Jembatan Glendeng merupakan tumpuan perekonomian warga sekitar dan sangat dibutuhkan masyarakat.
“Hanya gengsi saja itu,” celetuk seseorang dalam rapat.
Dilain sisi, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky saat dikonfirmasi Ronggo.id usai tinjau Kali Avour di Kecamatan Soko (17/10) kemarin menyatakan, jika Pemerintah Kabupaten Tuban masih sanggup untuk melakukan perbaikan Jembatan Glendeng.
“InsyaAllah Kabupaten Tuban masih sanggup,” tegasnya mas Bupati sapaan akrab Aditya Halindra Faridzky.
Disinggung terkait gengsi yang dilontarkan dalam rapat kerja antara Bappeda dan Komisi D DPRD Jatim atas kewenangan pekerjaan dan aset Jembatan Glendeng yang akan diambil alih penuh oleh Pemkab Bojonegoro. Bupati Lindra langsung memberi jawaban pedas.
“Memimpin suatu kabupaten itu tidak perlu gengsi. Ngapain gengsi-gengsian, siapa yang bilang gengsi, tanyain yang ngomong,” tutupnya.
Sebatas diketahui, Jembatan Glendeng, penghubung antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, mengalami ambles disisi utara, yakni Desa Simo, Kecamatan Soko hingga saat ini masih dibiarkan dan tanpa perbaikan.
Meski telah dua kali dilakukan perbaikan yang menelan anggaran sebesar Rp senilai Rp 3,81 miliar untuk tahap pertama dan Rp 1,37 miliar pada tahap kedua dari APBD Tuban, jembatan yang merupakan jantung perekonomian masyarakat sekitar perbatasan ini kembali mengalami keretakan di bagian bawah dan terpaksa ditutup kembali. Hingga saat ini, hanya roda dua dan pejalan kaki yang diperbolehkan melintas. (Ags/Jun).
