TUBAN – Fenomena warga Tuban yang nekat memperbaiki jalan dan drainase secara mandiri menjadi potret buram sekaligus kritik sempurna atas lambannya kinerja birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati, Aditya Halindra Faridzky. Hal itu kompak disampaikan oleh dua akademisi asal Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.
Selain itu, ia juga menilai pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru di Kecamatan Palang dan Bangilan serta ruang publik yang dikerjakan Bupati bujang ini ikut-ikutan disorot. Menurutnya, hal tersebut seharusnya lebih mementingkan skala prioritas. Pemerintah terkesan lebih fokus pada pencitraan kota daripada memperbaiki jalan rusak yang berdampak langsung pada keselamatan dan ekonomi warga.
Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Satya Irawati Ningrum mengungkapkan saat ini jargon milik Bupati Lindra baru berfokus di pembangunan kotanya saja. Ia justru mempertanyakan pembangunan di tingkat desa seperti apa sampai-sampai membuat masyarakat memutuskan untuk swadaya pembangunan sendiri.
“Yang dilakukan masyarakat (kegiatan pembangunan secara swadaya, red) merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan Bupati yang belum mengarah ke desa,” kata wanita yang kerap disapa Ira tersebut.
Ira menambahkan saat ini pemerintah daerah juga kurang memperhatikan skala prioritas dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurutnya cara berpikir Lindra tak jauh berbeda dengan ibunya dahulu yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Tuban ke-51. Dulu pembangunan di Bumi Wali juga se-masif seperti saat ini.
“Pembangunan sekarang memang membuat Tuban ini terlihat bagus, tapi bagaimana kehidupan perekonomiannya, bagaimana kondisi-kondisi di pedalaman tuban ini seperti apa. Harusnya dengan pembangunan ruang-ruang publik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menjelaskan seharusnya pembangunan yang telah dilakukan ini dilakukan evaluasi secara berkelanjutan, agar kedepannya dapat memberikan dampak positif di masyarakat.
“Kalau tidak memberikan dampak yang signifikan di masyarakat kan seharusnya dievaluasi bukan malah membangun lagi,” tegasnya.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi Unirow ini pembangunan infrastruktur sudah semestinya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Skala pembangunan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan indikator keberhasilan yang paling terlihat.
Pihaknya juga mendorong pihak-pihak di tingkat kecamatan untuk berinovasi dalam memanfaatkan RTH yang baru akan dibangun maupun sudah terbangun. Tujuannya agar tempat-tempat yang sudah terbangun dapat berdaya guna sendiri.
“Seperti di Abhipraya itu sering dimanfaatkan sehingga UMKM, UMKM tersebut bisa hadir disitu. Harusnya ini bisa menjadi contoh pemanfaatan RTH-RTH di wilayah kecamatan,” saran Ira terhadap Pemda Kota Legen ini.
Ia berharap di akhir periode kedua kepemimpinan Lindra, dia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hingga saat ini belum tersentuh. Disisi lain jargon ‘bangun deso noto kutho’ juga bukan hanya sekedar jargon, melainkan aksi nyata dari Bupati muda tersebut.
Senada, Ketua PPLP PT PGRI Tuban, Sudjarwoto mengungkapkan masyarakat mempertanyakan implementasi jargon ‘bangun deso noto kutho’ yang diusung Lindra. Sebabnya, ekspektasi warga terhadap perbaikan infrastruktur belum terpenuhi.
“Seharusnya dalam pembangunan memang perlu diperhatikan aspek pemerataan dan skala prioritas,” ujar Djarwoto.
Dengan sisa masa jabatannya ini, masyarakat desa harus memiliki nyali mempertanyakan dan melakukan usulan-usulan kepada pemerintah daerah tanpa menyalahi prosedur yang berlaku.
“Sebagai masyarakat wajib bertanya dan menagih janji kepada pemimpin yang dipilih. Disisi lain mungkin juga Bupati menunggu hasil pendataan oleh ASN,” terangnya.
Disinggung mengenai banyaknya aksi masyarakat yang membangun secara swadaya, Jarwoto mengatakan hal tersebut bisa jadi faktor kejenuhan dari masyarakat di periode kedua memimpin Lindra.
“Perlu ada kontrak politik secara terbuka kepada masyarakat, sehingga terdapat kepastian hukum untuk pembangunan yang lebih merata tak hanya sanksi moral saja,” tegasnya.
Ia menilai secara politik langkah Lindra cukup kuat, terutama karena kebijakan pembangunan yang menyasar generasi muda diminati dan berpotensi mendulang suara, terlepas dari pro dan kontra gaya kepemimpinannya.
Terkait prioritas pembangunan RTH, ia menyebutnya sebagai keputusan politik yang juga mempertimbangkan target suara ke depan. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur seperti jalan tetap diperhatikan karena berdampak pada perekonomian.
“Karena pembangunan jalan juga mempengaruhi geliat perekonomian, jadi juga tetap harus diperhatikan,” tutup Sudjarwoto. (Hus/Tgb).
