TUBAN – Momen peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Tuban berlangsung kondusif namun penuh esensi. Ribuan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban memadati depan kantor Bupati untuk menagih peningkatan kesejahteraan di Bumi Ronggolawe, Jumat (1/5/2026).
Dari pantauan dilapangan, para massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 09.30 wib. Setidaknya sebanyak 1.122 buruh berkumpul di lapangan Desa Temandang, Kecamatan Merakurak sebelum bergerak menuju ke pusat Kota Legen ini.
Meski hubungan antara buruh dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tergolong harmonis, FSPMI menilai masih ada beberapa “celah” kesejahteraan yang harus segera ditutup oleh pemangku kebijakan.
Ketua FSPMI Tuban, Duraji mengungkapkan, aksi ini merupakan pengingat bagi pemerintah daerah. Ia membawa lima poin tuntutan yang dinilai realistis untuk segera dieksekusi oleh Bupati.
“Lima poin isu yang kami angkat ini sepenuhnya bisa dikabulkan oleh Bupati. Kami ingin memastikan tidak ada warga, khususnya kaum buruh, yang tercecer dalam hal layanan dasar,” ujar Duraji di depan Kantor Pemkab Tuban.
5 Poin Kado Tuntutan Buruh untuk Pemkab Tuban, yaitu:
- Optimalisasi Rumah Singgah: Penyempurnaan fasilitas rumah singgah di Surabaya bagi warga Tuban yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan.
- Universal Health Coverage (UHC): Pemenuhan jaminan kesehatan bagi 2,9 persen penduduk Tuban yang saat ini belum ter-cover BPJS.
- Pendidikan Afirmasi: Alokasi kuota lima persen bagi anak buruh dalam proses seleksi penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
- Bantuan Seragam: Penyaluran lebih dari 2.000 bantuan seragam sekolah untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.
- Konsolidasi Tripartit Rutin: Agenda pertemuan rutin setiap tiga bulan antara buruh, pemerintah, dan perusahaan untuk mitigasi konflik ketenagakerjaan.
Merespons kedatangan ribuan buruh, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menunjukkan sikap akomodatif. Pria yang akrab disapa Mas Lindra itu langsung turun menemui massa di tengah cuaca yang cukup terik.
Secara gamblang, ia menyatakan komitmennya untuk memenuhi seluruh poin tuntutan yang diajukan, bahkan menegaskan tidak akan setengah hati dalam merealisasikannya demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan tuntutan para buruh segera terselesaikan secara tuntas.
Terkait isu Rumah Singgah, Mas Lindra menjanjikan peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, Pemkab tidak hanya akan menyediakan gedung, tetapi juga menyiagakan petugas pendamping yang sigap menjembatani administrasi dan jadwal pasien dengan rumah sakit rujukan di Surabaya.
Di sektor Pendidikan, Bupati muda ini memastikan kuota afirmasi 5 persen akan dikawal ketat. Bahkan, untuk jenjang SMA yang merupakan wewenang provinsi, pihaknya siap mengajukan data By Name By Address (BNBA) agar anak-anak buruh di Tuban tetap mendapatkan prioritas.
“Mengenai jaminan kesehatan, dari 1,3 juta penduduk, tinggal 2,9 persen saja yang tersisa. Ini akan kita kawal hingga tuntas masuk dalam program BPJS.
Pemkab Tuban juga sepakat soal konsolidasi tiga bulanan. Menurutnya, masalah ketenagakerjaan harus dideteksi dini melalui meja dialog bukan setelah adanya masalah besar dilingkungan perusahaan.
Di akhir pertemuan, Mas Lindra memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar FSPMI Tuban. Ia memuji cara penyampaian aspirasi yang sangat tertib, kondusif, dan mengedepankan intelektualitas.
“Terima kasih kepada teman-teman buruh. Hari ini Tuban memberikan contoh baik bahwa aspirasi bisa diperjuangkan dengan cara yang elegan. Dialog adalah jalan terbaik untuk membangun daerah kita tercinta,” pungkasnya disambut tepuk tangan massa aksi.
Setelah mendengar komitmen langsung dari orang nomor satu di Tuban tersebut, jajaran petinggi FSPMI dan Forkopimda Tuban melakukan aksi potong tumpeng serta bersuka cita atas tuntutan mereka yang di terima dengan baik oleh Bupati.
Kemudian, ribuan massa buruh akhirnya membubarkan diri dengan teratur, meninggalkan harapan bahwa kesejahteraan di Bumi Ronggolawe bukan sekadar janji di atas kertas. (Hus/Tgb).
