TUBAN, (Ronggo.id) – Baru beberapa bulan terakhir selesai diperbaiki, tepatnya pada akhir 2022 lalu, Gedung Korpri Tuban yang ada di lingkungan Pendopo Kridho Manunggal yang dibangun dengan nilai pagu Rp 558.236.590 tiba-tiba roboh.
Ambruknya bangunan gedung permanen sekaligus tempat pertemuan yang dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban dan dikerjakan oleh PT Turangga Jaya Sakti itu diduga akibat lemahnya perencanaan.
Hal ini disampaikan oleh seseorang salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, jika pekerjaan renovasi atap gedung Korpri Tuban dilakukan sesuai perencanaan pastilah tidak akan ambruk.
“Ambruknya pekerjaan atap gedung Korpri itu mungkin karena lemahnya perencanaan atau pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi. Karena kalau direncanakan dengan matang, bangunan itu tidak akan mudah roboh. Apalagi baru selesai sekitar empat sampai lima bulan,” ujar narasumber kepada Ronggo.id, Sabtu (20/5/2023).
Sumber lain menyebut bahwa, pekerjaan yang dibangun oleh kontraktor asal Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak tersebut disinyalir terdapat prosentase yang harus disetorkan kepada oknum tertentu.
“Itu bukan rahasia lagi lah. Di Tuban kalau mau menang tender, harus berani setoran 10 sampai 13 persen dari nilai proyek kepada SS,” ujar salah seorang yang juga mengaku sebagai kontraktor ini.
Menurutnya, semua kontraktor di Tuban tahu jika para pemenang tender sebelum mengerjakan proyek harus menyetor memberikan prosentase. Terbukti, dengan para pemenang lelang pekerjaan selalu orang-orang tertentu dan itu-itu saja.
“Semua kontraktor juga tahu mas.
Pemenang lelang pasti ya itu-itu terus. Cuma kita kan tidak berani ngomong secara terang-terangan, apalagi SS itu sangat dekat dengan orang-orang berkuasa,” ujar sumber.
Jika ditelaah lebih jauh, prosentase penurunan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai penawaran memang tidak terpaut jauh.
Seperti data yang dihimpun dari situs LPSE Tuban terkait proyek dari Satuan Kerja Dinas PUPR dan PRKP, dengan paket pekerjaan peningkatan jalan Kerek-Pulogede, dari nilai HPS Rp. 11.799.950.000, pemenang tender hanya menurunkan nilai sekitar 2 persen, yakni Rp. 11.675.772.112.
Proyek lain, pemeliharaan berkala Jalan Montong-Pemandian Nganget (DAK), dari nilai HPS Rp. 10.519.699.000, pemenang lelang hanya menurunkan nilai sekitar 3 persen, menjadi Rp 10.285.244.286. Ada lagi pekerjaan kontruksi dari Satker Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tuban, melalui proyek pembangunan Puskesmas Tambakboyo yang hanya turun sekitar 4,3 persen, yakni dari nilai HPS Rp 6.809.998.000 turun menjadi Rp. 6.495.707.193.
“Artinya, semua pemenang lelang hanya menawar tidak lebih dari 5 persen. Kalaupun ada kontraktor yang berani menawar di atas 5 persen, tapi diluar lingkaran mereka (penguasa,Red) tetap tidak akan menang. Bagaimana proyek bisa bagus dan awet kalau sudah menawar tapi masih diminta setor 10 sampai 13 persen. Belum juga harus setor ke oknum-oknum lain,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban Agus Setiawan membenarkan bahwa gedung Korpri tersebut rampung diperbaiki di akhir tahun 2022.
Agus mengungkapkan, gedung yang diperbaiki dari anggaran P-APBD itu masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek. Kendati begitu, peristiwa robohnya atap gedung Korpri diluar keinginannya.
“Kami tidak bisa menduga-duga penyebab atap gedung ambruk. Tapi, kami masih menunggu hasil pemeriksaan oleh Tim teknis dari Inspektorat di lapangan,” tutupnya.
Dilain sisi, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwasanya yang dianggarkan untuk direnovasi gedung Korpri hanya bagian atap gedung saja, bukan secara keseluruhan.
“Yang dimasukkan di P-APBD 2022 hanya sebatas atap gedung saja,” ujar Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Pria yang akrab disapa mas Lindra ini menambahkan, bahwa bangunan gedung Korpri sendiri sudah dibangun sejak tahun 80-an.
Menurut Lindra saat ini gedung tersebut masih dalam masa pemeliharaan, jadi tidak ada penganggaran double untuk memperbaiki atap yang ambruk tersebut.
“Untuk penyebabnya masih dikaji oleh Inspektorat dan OPD teknis, nanti hasilnya akan di laporkan ke saya,” imbuhnya.
Kondisi ini menjadi perhatian publik. Terbukti dengan adanya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa pada Jumat (19/5) kemarin yang menggeruduk Kantor Dinas PUPR dan PRKP dilanjutkan ke Kantor Bupati Tuban.
Para mahasiswa dari PMII Komisariat Makdum Ibrahim Tuban menanyakan perihal adanya banyak kejanggalan dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Bumi Ronggolawe dibawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky.
Dalam aksi ini, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan dan sejumlah poster bertuliskan ‘Berhenti bermain dengan uang rakyat kalian di gaji dengan uang rakyat’, kemudian ‘Jalanan di desaku rusak bangunan di kotaku roboh lalu ke mana saja pergi uangku’, lalu ‘berhenti bermain dengan uang kalian di gaji’, serta ‘Pemerintah Kabupaten Tuban gagal pembangunan’.
Korlap aksi, Ali Muhrizan menjelaskan, jika pada aksi ini gagalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban bukan tanpa sebab. Ialah karena adanya dugaan dari pengurangan kualitas bahan.
“Kami menilai butanya perencanaan pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Tuban yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran,” ujar Ali Muhrizan dalam orasinya didepan Kantor Dinas PUPR dan PRKP.
Dirinya juga menuding, banyak proyek infrastruktur yang gagal dilaksanakan, seperti ambruknya atap gedung Korpri dan Rest Area yang tidak sesuai.
“Pembangunan di Tuban jelas ada permainan pengurangan kualitas yang dilakukan oknum. Terbukti adanya atap gedung Korpri yang baru beberapa bulan sudah ambruk serta proyek Rest Area yang sampai saat ini tidak jelas kapan selesainya,” terangnya.
Tidak berhenti sampai di Dinas PUPR dan PRKP, para mahasiswa juga akan melanjutkan aksi turun jalan ke Kantor Bupati Tuban untuk menanyakan perihal kejelasan terkait pembangunan proyek yang menggunakan uang dari keringat rakyat itu. (Ibn/Jun)
