TUBAN — Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban untuk tahun 2027 mulai memanas. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban mendesak agar upah minimum tahun depan diketok di angka Rp 3,5 juta, naik sekitar 8,7 persen dibandingkan UMK 2026 yang berada di level Rp 3.229.092. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tuban meminta kenaikan upah dikalkulasi secara cermat agar tidak mengusir minat investor.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Tuban Duraji menyatakan, angka Rp 3,5 juta bukanlah tuntutan tanpa dasar. Nominal tersebut merujuk pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta realitas biaya hidup pekerja dan keluarganya di lapangan yang menurut estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban sendiri telah menyentuh kisaran Rp 3,33 juta per bulan.

“Kalau berbicara tentang upah, jangan hanya melihatnya sebagai angka dalam keputusan administratif. Kita harus melihat bagaimana buruh menjalani kehidupannya setelah menerima upah tersebut,” kata Duraji kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Selain faktor kebutuhan riil, serikat pekerja menyoroti disparitas upah antara Tuban dan kawasan industri Ring 1 di Jawa Timur, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto yang seluruhnya sudah menembus angka Rp 5,1 juta hingga Rp 5,2 juta.

Dengan masuknya berbagai proyek strategis dan perusahaan berskala besar di Bumi Wali, FSPMI menilai kesejahteraan buruh semestinya ikut terkerek. Duraji mengingatkan agar laju pertumbuhan industri tidak berjalan timpang dengan nasib pekerjanya.

“Jangan sampai industri terus tumbuh dan aktivitas produksi meningkat, tetapi kesejahteraan pekerjanya justru tertinggal,” ujarnya.

Menanggapi desakan tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memastikan pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan segera menggelar rapat pembahasan teknis. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan upah harus menyeimbangkan antara aspirasi pekerja dan daya tahan dunia usaha.

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Mas Lindra itu mencatat bahwa posisi UMK Tuban saat ini sebenarnya sudah sangat kompetitif, yakni berada di jajaran 15 besar, tepatnya peringkat ke-11 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Karena itu, lonjakan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru memukul iklim investasi daerah.

“Jangan sampai mengganggu investor, jangan sampai nanti mereka tidak bisa masuk ke Kabupaten Tuban,” ungkap Mas Lindra usai Paripurna di DPRD Tuban.

Sebagai gambaran dalam pembahasan Dewan Pengupahan, berikut posisi dan dinamika angka pengupahan di Kabupaten Tuban. UMK Tuban Tahun 2026 sebesar Rp 3.229.092 (Peringkat ke-11 se-Jawa Timur), sementara estimasi KHL Tuban dari data BPS senilai Rp 3.339.150 per bulan. Usulan FSPMI untuk 2027 sebesar Rp 3.500.000 atau naik kurang lebih 8,7 persen atau sekitar Rp 270 ribu. (Hus/Tgb).