TUBAN — Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban resmi menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026).

Dari enam regulasi tersebut, aturan mengenai minuman beralkohol (minol) menjadi sorotan utama lantaran mengalami perombakan materi hingga lebih dari 50 persen.

Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menjelaskan, paripurna kali ini merupakan puncak pembahasan yang memuat pendapat akhir seluruh fraksi serta laporan kesimpulan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III. Enam regulasi yang disetujui terbagi dalam dua klaster usulan:

  • Empat Raperda Usulan Eksekutif:
    1. Perubahan kelima atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
    2. Raperda tentang Perangkat Desa.
    3. Perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    4. Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
  • Dua Raperda Inisiatif DPRD:
    1. Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
    2. Raperda tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Kelautan.

Meski menuntaskan enam regulasi, kinerja legislasi DPRD Tuban tahun ini belum sepenuhnya tuntas. Sugiantoro mengakui, dari total empat Raperda inisiatif dewan yang masuk dalam program pembentukan perda 2026, baru dua yang berhasil disahkan di tingkat kabupaten.

Dua Raperda inisiatif lainnya, yakni regulasi mengenai utilitas dan kebencanaan terpaksa ditangguhkan. Mepetnya sisa waktu tahun anggaran 2026 membuat pembahasan kedua draf aturan tersebut berpeluang besar digeser ke tahun 2027.
Menunggu Evaluasi Provinsi

Persetujuan di tingkat paripurna belum membuat keenam Raperda tersebut langsung berlaku. Sesuai mekanisme perundang-undangan, Pemkab dan DPRD Tuban wajib mengirimkan draf tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani tahapan fasilitasi dan evaluasi.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan, revisi besar-besaran pada draf aturan minol dilakukan untuk memperketat pengawasan serta membentengi masyarakat dari dampak peredaran minuman keras.

“Prinsipnya, kami tetap berkomitmen menekan peredaran minuman beralkohol agar tidak berkembang secara signifikan di Kabupaten Tuban,” ujar pria yang akrab disapa Mas Lindra tersebut usai paripurna.

Mas Bupati berharap proses harmonisasi di tingkat provinsi dapat berjalan mulus agar keenam regulasi tersebut segera diundangkan.

“Keberadaan aturan baru ini diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan desa hingga daerah, sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Har/Tgb).