TUBAN – Pasca-kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat melakukan blusukan di Kelurahan Sendangharjo, Tuban. Bupati Aditya Halindra akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti.
Sebelumnya Mensos Risma marah karena mendapati Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako hanya dicairkan dua bulan kepada penerima, yang seharusnya tiga bulan.
“Pastinya saya akan evaluasi dan tindak lanjuti. Insyaallah secepatnya akan dievaluasi karena ini langsung temuan dari Mensos,” jelas Aditya Halindra Faridzky, Senin (26/7/2021).
Dia menyebut, dirinya baru dilantik satu bulan menjadi Bupati Tuban. Sehingga dirinya baru mengetahui pencarian BPNT.
“Saya baru saja dilantik satu bulan,” ungkapnya.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tuban, Eko Julianto, bahwa penyaluran bantuan sembako yang seharusnya dibagikan secara langsung selama tiga bulan (Juli hingga September), namun hanya dibagikan dua bulan (Juli dan Agustus) sudah melalui pembahasan.
“Kebijakan itu sudah kita bahas bersama tim penyalur maupun pendamping BPNT dan dengan mempertimbangkan beberapa hal ketahanan komoditi lain. Seperti, telur dan tempe jika disimpan dalam waktu lama maka kondisinya rusak,” jelas Eko Julianto.
Eko menyebut, tidak ada niat untuk memotong hak masyarakat, pihaknya hanya mengkhawatirkan beras yang diberikan secara penuh akan dijual kembali oleh penerima.
“Semua sudah dipertimbangkan, kami distribusikan sesuai kebutuhan saja,” ungkap Eko Julianto, Minggu (24/7).
Selain khawatir bansos akan dijual lagi, realisasi BPNT dua bulan juga mempertimbangkan ketahanan komoditi lain. Seperti, telur dan tempe jika disimpan dalam waktu lama maka kondisinya akan rusak.
“Ketahanan tempe dan telur ini kan rawan rusak jika kita bagikan langsung selama tiga bulan. Sehingga kita sepakati untuk memberikan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
