TUBAN, (Ronggo.id) – Dana milyaran rupiah akan kembali digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tuban guna memperbaiki kembali Jembatan Glendeng yang menghubungkan antara Kabupaten Tuban dan Bojonegoro.
Tak tanggung-tanggung alokasi anggaran yang telah disiapkan cukup fantastis, mencapai 6 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan total anggaran dua proyek perbaikan Jembatan Glendeng sebelumnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Tuban, Agung Supriyadi menyampaikan, rencananya jembatan yang melintang diatas Sungai Bengawan Solo itu bakal diperbaiki tahun depan dengan pembiayaan bersumber dari APBD 2023.
“Kita sudah menganggarkan dan sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Kalau nggak salah nilainya 33 milyar,” ucapnya, Kamis (24/11/2022).
Agung menerangkan, saat ini RAPBD tersebut masih dalam pembahasan bersama dengan DPRD Tuban, setelah mendapat persetujuan bersama, baru dilakukan proses pengadaan dilanjutkan pelaksanaan proyek.
“Kita masih nunggu persetujuan. Rencanya akhir November ini kalau sesuai aturan RAPBD disahkan,” tuturnya.
Terakit pengerjaan proyek, Agung mengaku bahwa selama ini pihaknya juga telah menjalin koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
Diketahui, sebelumnya Pemkab Tuban sudah dua kali memperbaiki Jembatan Glendeng dengan total anggaran sebesar 5 milyar lebih dari APBD Tuban. Ditahap pertama sebesar 3,81 milyar, sedangkan perbaikan tahap kedua senilai 3,7 milyar.
Sayangnya belum genap satu bulan usai diperbaiki, jembatan kembali mengalami keretakan di bagian bawah jembatan. Hingga saat ini terpaksa hanya boleh dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki.
Menanggapi adanya kondisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Jawa Timur) menggelar rapat bersama Komisi D DPRD Provinsi Jatim dan dihadiri Bupati Tuban serta Bupati Bojonegoro, yang membahas tentang kepemilikan aset jembatan.
Meskipun Pemkab Bojonegoro telah bersedia menerima dan memperbaiki jembatan dengan resiko seluruh biaya ditanggung APBD Bojonegoro. Namun disisi lain Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky belum berkenan menandatangi berkas penyerahan aset jembatan.
Adanya tarik ulur perbaikan dan pembangunan Jembatan Glendeng yang menjadi jantung perekonomian masyarakat perbatasan Kabupaten Tuban dan Bojonegoro itu, akhirnya memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni menyayangkan sikap Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang kekeh mempertahankan egonya dengan tidak menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada Pemkab Bojonegoro.
“Kasihan masyarakat wilayah Soko dan sekitarnya yang harus muter jauh kalau mau ke Bojonegoro. Harusnya Bupati bisa legowo kalau memang Tuban tidak mampu mengcover pembangunan ya diserahkan saja kepada Bojonegoro agar segera dibangun,” ucapnya.
Bahkan, anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku prihatin, hanya karena keegoisan Bupati, masyarakat yang harus dikorbankan. Untuk itu, ujar Fikroni, ia meminta agar Bupati Tuban legowo dan mau menandatangani kesepakatan yang telah dicanangkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, dengan menyerahkan aset kepemilikan Jembatan Glendeng kepada Pemkab Bojonegoro, agar dapat segera dibangun maupun dilakukan perbaikan.
“Ini Kami lakukan semata-mata hanya demi kemaslahatan masyarakat, bukan karena egois yang justru menyengsarakan rakyatnya,” tandasnya. (Ibn/Jun).
