“Kemarin ada pemberitahuan kalau wali murid diminta membayar 110 ribu untuk biaya tambah daya listrik dan biaya rutinan total 350 ribu. Itupun setiap siswa masih ditarik sendiri 20 ribu setiap bulannya tanpa ada selebaran atau surat edaran” jelasnya, Sabtu (9/9/2023).
Dibentuknya paguyuban kelas bukannya membantu meringankan beban orang tua siswa dan menyuarakan aspirasi mereka akan mahalnya biaya sekolah, namun justru memberatkan wali murid. Sebab, muncul biaya-biaya lain yang tidak terduga dan tidak jelas peruntukannya.
Kendati begitu, ia dan beberapa wali murid lainnya tidak berani melayangkan protes memilih diam dengan menuruti apa yang diminta oleh paguyuban, lantaran khawatir jika anak-anak mereka yang mengenyam pendidikan karena mendapatkan perlakuan yang berbeda di sekolahnya.
“Sebenarnya mau protes, tapi tidak berani. Takut anak saya mendapatkan perlakuan beda dengan anak-anak lain,” katanya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komite SMP Negeri 1 Tuban, Teguh Budi Utomo mengaku tidak tahu tentang adanya sejumlah iuran yang dibebankan terhadap wali murid. Dirinya juga baru mendengar kalau ada penarikan uang kepada orang tua siswa yang dilakukan oleh paguyuban kelas.
“Terus terang saya tidak tahu tentang iuran-iuran itu, karena saya sendiri tidak dilibatkan dalam rapat bersama wali murid. Apalagi LPJ (Laporan Pertanggungjawaban,Red) keuangan tahun 2022/2023 baru selesai, setelah kami cek berkasnya akan diteruskan dengan LPJ Komite dalam rapat pleno dengan wali murid,” ungkap pria ramah ini, Sabtu (9/9/2023).
