TUBAN (Ronggo.id) – Kinerja Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Wakilnya Riyadi selama satu tahun mendapat kritikan pedas dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tuban.
Dalam kepemimpinannya, Lindra-Riyadi yang dilantik pada 20 Juni 2020 lalu dinilai belum sepenuhnya mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan.
Kritik itu disampaikan dalam forum diskusi kepemudaan dan konferensi pers yang digelar DPD KNPI Tuban di Guest House Hotel Tuban, Minggu (19/6/2022).
Menurut Ketua KNPI Tuban, Sutrisno Puji Utomo, press release merupakan bagian dari check and balance untuk mengontrol pemerintahan Lindra-Riyadi.
Jika pemimpin tidak berkomitmen maka masyarakat wajib mengingatkan, termasuk oleh pemuda yang juga punya andil untuk berpartisipasi mengawal pembangunan daerah.
Sutrisno panggilan karib Ketua KNPI Tuban menyebutkan bahwa sejumlah persoalan dimasyarakat masih belum terselesaikan sebagaimana janji kampanye pasangan Lindra-Riyadi.
Bahkan, Infrastruktur yang menjadi program andalan pemerintahan Lindra-Riyadi juga minim realisasi, seperti lambanya perbaikan jalan poros desa yang mengalami kerusakan. Malah, Jembatan Glendeng yang status kepemilikannya tidak jelas dibangun dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD Tuban 2021 dengan total nilai 6,7 miliar.
“Selama satu tahun kepemimpinan Lindra-Riyadi yang memiliki jargon Mbangun Deso Noto Kutho, kami anggap belum maksimal. Selain itu, program pembangunan desa juga amburadul, akibat dijanjikan dana sharing dari APBD kabupaten,” katanya.
Sementara, lanjut Sutrisno menguraikan, tak hanya persoalan infrastruktur, tingginya angka kemiskinan serta kurangnya perhatian terhadap peningkatan SDM pemuda menandakan bahwa Lindra-Riyadi belum cukup serius menjalankan program diberbagai lini.
Masih kata Sutrisno, abainya Lindra-Riyadi atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berkaitan dengan kepegawaian diduga kuat syarat akan muatan politik, sehingga rekomendasi yang sudah muncul tak kunjung dilaksanakan.
“Berbagai problem tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Lindra-Riyadi. Bisa dipastikan, jika kritikan dan masukan masyarakat hanya dianggap angin lalu. Artinya pemerintahan Lindra-Riyadi anti kritik. Kalau pemerintah anti kritik, Kabupaten Tuban sulit berkembang dan akan mengalami ketertinggalan dari kabupaten tetangga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang tergabung di DPD KNPI Tuban juga memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Lindra – Riyadi, diantaranya :
- Segera tuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
- Maksimalkan pembangunan infrastruktur dan tuntaskan polemik Jembatan Glendeng yang menelan anggaran 6,4 miliar. Namun statusnya tidak jelas.
- Segera tidak lanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menghambat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Memberikan penguatan Sumber Daya Manusia (SDN) pemuda, karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar.
- Maksimalkan tage line, Mbangun Deso Notho Kutho. Akibat janji dana sharing yang tidak jelas, sehingga pemerintah desa mengalami kebingungan.
- Tertibkan toko modern baik Alfamart maupun Indomart. Karena munculnya toko modern yang masuk ke desa membuat perekonomian desa hancur.
- Pastikan dasar hukum pembentukan tim verifikasi siluman, karena tim yang sudah terbentuk tanpa dasar hukum yang jelas, baik Perda maupun Surat Keputusan (SK). (Ibn/Jun).
