TUBAN, (Ronggo.id) – Sejumlah warga meluruk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban di hari ketiga masa kampanye Pilkada Serentak 2024, Jumat (27/9/2024).
Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi ini dipicu, gegera baliho bergambar salah satu calon petahana dengan logo Pemkab Tuban, ditemukan masih bertengger di kantor instansi pemerintah hingga sudut-sudut jalan.
Selain mendesak agar baliho-baliho tersebut dilepas, masa aksi yang diperkirakan berjumlah 30 orang itu meminta agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.
Perwakilan warga, Triaji Swasto menekankan kepada Pejabat Sementara (PJs) Bupati Tuban, Agung Subagyo untuk memastikan bahwa para ASN di lingkungan Pemkab Tuban tetap menjaga netralitas, tak terkecuali perangkat desa.
“Kami menekankan agar ASN dan perangkat desa tetap netral, tidak boleh terlibat politik praktis,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Triaji menuntut agar jajaran Bawaslu mengambil tindakan tegas terhadap peserta pilkada yang melanggar aturan, baik pasangan calon maupun tim sukses, tanpa tebang pilih.
“Bawaslu harus mengembalikan marwah sebagai pengawas pemilu. di Pilkada 2006 kita punya jejak kelam, jangan sampai masyarakat bergerak karena keadilan tidak dijalankan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi para pendemo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Tuban, Mochamad Sudarsono mengaku telah menghimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menurunkan baliho-baliho tersebut secara mandiri. Himbauan itu disampaikan sehari sebelum masa kampanye.
“Pada hari pertama masa kampanye beberapa baliho sudah mulai diturunkan,” ucapnya.
Hingga kini, lanjut Nonok, Bawaslu melalui jajaran pengawas kecamatan (panwasam) masih terus menginventarisir baliho-baliho yang belum dibongkar.
“Hasil inventarisir ini akan kita bendel, kemudian kita rekomendasikan ke PJs Bupati,” imbuhnya.
Soal netralitas ASN dan perangkat desa, Nonok menyatakan sudah mulai melakukan upaya pencegahan pelanggaran, dengan mengadakan kegiatan sosialisisasi pengawasan tentang netralitas kepala desa dan lurah.
Lebih lanjut, mantan jurnalis itu berkomitmen, jajaran Bawaslu tetap tegak lurus dan menjalankan tugas sesuai kerangka undang-undang.
“Pada prinsipnya kita akan menjaga marwah Bawaslu sebagaimana slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan,” tandasnya.
Diketahui, pada kontestasi Pilkada 2024 ini, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Tuban, Riyadi yang terpilih pada Pilkada 2020 lalu memutuskan untuk pisah kongsi. Kini keduanya bersaing merebutkan kursi Tuban 1.
Bupati Lindra memilih menggandeng mantan Kepala Bappeda Litbang Tuban, Joko Sarwono. Sedangkan Riyadi berpasangan dengan Wafi Abdul Rasyid, putra dari KH Ahmad Muhamad Ainul Yaqin (Gus Mad), Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahiyah Al Ghozaliyah Tuban. (Ibn/Jun).
