TUBAN – Menteri Sosial Tri Rismaharini marah-marah saat memantau penyaluran bantuan di Tuban (24/7/2021). Hal itu, lantaran mendapati bantuan yang seharusnya disalurkan tiga bulan kepada warga, hanya terealisasi dua bulan
Risma menduga ada kesengajaan Bantuan Non Tunai (BPNT) tersebut tidak disalurkan penuh.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Eko Julianto menjelaskan, Penyaluran bantuan sembako yang seharusnya dibagikan secara langsung selama tiga bulan (Juli hingga September).
Namun hanya dibagikan dua bulan (Juli dan Agustus) sudah melalui pembahasan bersama tim penyalur maupun pendamping BPNT dan dengan mempertimbangkan beberapa hal ketahanan komoditi lain. Seperti, telur dan tempe jika disimpan dalam waktu lama maka kondisinya rusak.
“Tidak ada niat untuk memotong hak masyarakat. Kami telah mempertimbangkan penyaluran bansos itu. Jika dicairkan semuanya, kami khawatir beras yang kami bagikan itu akan dijual oleh penerima. Makanya, kami distribusikan sesuai kebutuhan saja,” ungkap Eko Julianto, Minggu (24/7/2021).
Selain khawatir bansos akan dijual lagi, realisasi BPNT dua bulan juga mempertimbangkan ketahanan komoditi lain. Dicontohkannya, telur dan tempe jika disimpan dalam waktu lama maka kondisinya tidak baik.
“Ketahanan tempe dan telur ini kan rawan rusak jika kita bagikan langsung selama tiga bulan. Sehingga kita sepakati untuk memberikan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Perihal bunga yang sempat ditanyakan oleh Mensos Risma, Eko mengaku jika baru kali ini bansos sembako ditahan. Kendati begitu, pihaknya akan meminta arahan dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
“Bagi kami tidak masalah. Tapi kita akan meminta arahan dari mas Bupati. Pertimbangan kita hanya ketahanan komoditi saja. Kalaupun mau dicairkan semuanya dari Juli sampai September, kami juga tidak masalah,” terangnya.
Disinggung ketidaktahuan bupati terkait pertimbangan proses pencairan atau penyaluran BPNT, pihaknya mengaku telah mengirimkan nota dinas kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
“Yang terpenting bagi kami, bansos itu tersalurkan. Mungkin nota dinas yang kami kirimkan belum terbaca oleh beliau. Sekali lagi kami tegaskan, jika kami hanya menjaga stok kebutuhan masyarakat sehingga tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.
