TUBAN, (Ronggo.id) – Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Tuban mengadakan Deklarasi bertajuk Satu Komando, bertempat di salah satu resto di Jalan Basuki Rahmat Tuban, Rabu (23/10/2024).
Adapun dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Dewan Pembina PKD Jawa Timur, Gus Yusuf, Koordinator PKD Jawa Timur, Sujiono dan juga beberapa Kades di Kabupaten Tuban.
Ketua PKD Tuban, Suhadi menjelaskan, hari ini merupakan aksi deklarasi yang bertujuan untuk pendampingan dan mengawal tugas-tugas kades kedepannya.
“Seperti biasa organisasi-organisasi kepala desa akan mengawal berbagai temen kepala desa terutama advokasi, atensi dan sebagainya yang terkait dengan tugas dan kewajiban kepala desa sebagai abdi negara. Itu pemdampingan, kita kan pendampingan,” jelasnya.
Suhadi menambahkan, acara hari ini juga merupakan sebuah pengukuhan adanya organisasi PKD Tuban, yang baru terbentuk pasca gelaran Pilpres 2024 lalu.
“PKD ini baru terbentuk pasca pilpres, untuk ketua sendiri sudah ditetapkan kemarin dan ditunjuk langsung oleh dewan pembina PKD jatim,” terangnya
Suhadi mengungkapkan, beberapa Kades yang akan mengikuti deklarasi tersebut diduga mendapatkan intimidasi dari beberapa oknum camat, melalui pesan singkat maupun telfon kepada beberapa kades untuk tidak hadir dalam acara tersebut.
“Kemarin itu kan diintimidasi pak camat, saya tidak tahu pak camat tu perintahnya bagaimana. Yang jelas banyak kades diintimidasi untuk tidak hadir karena khawatir dibelokkan ke paslon tertentu padahal acara ini murni paguyuban,” ungkapnya.
Menurut Suhadi, perkumpulan organisasi Kades ini seharusnya tidak mendapatkan intimidasi dari pihak manapun, karena para anggota PKD ini merupakan kades yang masih aktif bertugas sehingga bebas dalam mendirikan organisasi.
“Ya itulah kami sesalkan. Kami kan Kades aktif, kami punya hak untuk mendirikan organisasi, punya kebebasan sesuai dengan undang-undang, kenapa diganggu kenapa kami dirusuhi itulah yang membuat kami tersinggung,” tuturnya.
Dengan adanya pembentukan organisasi tersebut, Suhadi berharap organisasi tersebut memiliki marwah serta eksistensi di lingkungan pemerintah sehingga adanya paguyuban tersebut tidak dianggap sebagai anak kecil yang selalu diperintah.
“Kami organisasi paguyuban kepala desa punya harkat dan martabat, punya eksistensi dan kami ini bukan anak kecil yang disuruh-suruh, bukan organisasi kacangan, kami ini organisasi besar,” pungkasnya. (Hus/Jun).
