SITUBONDO, (Ronggo.id) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan supervisi kinerja Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Situbondo, Rabu (1/11/2023).
Saat datang ke Pendopo Arya Kabupaten Situbondo, Dirjen Kementan dan KKP Haerul Saleh didampingi oleh Bupati Karna Suswandi, diajak berkeliling menyaksikan pameran hasil pertanian hingga kelautan dan perikanan di Situbondo.
Yakni, padi BK 01 dan 02, mangga manis Situbondo, kopi, batik, hingga melihat sejumlah bantuan yang diberikan di antaranya yakni, 3 unit traktor roda empat, 7 unit traktor roda dua, 20 unit pompa air, serta 20 unit Handsprayer Electric.
Selain itu, bantuan ternak juga diberikan. Di antarnya yaitu 50 ekor kambing dari Ditjen Peternakan. Selanjutnya juga ada 100 batang bibit mangga Gadung 21 dari Ditjen Holtikultura. Kemudian, Ditjen Tanaman Pangan juga memberikan 25 ribu KG benih padi, dan 37.725 KG benih jagung.
Dirjen Kementan dan KKP, Haerul Saleh mengatakan, dari kunjungan itu pihaknya masih mengumpulkan sejumlah informasi apakah pelaksanaan program Kementerian Pertanian RI, dan KKP sudah sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Saya sudah sampaikan bahwa yang paking penting program ini harus tepat sasaran, Kalau tidak tepat, berarti manfaatnya tidak akan dapat. Kalau manfaatnya tidak akan dapat, berarti ada kerugian. Negara menjadi kehilangan manfaat,”ujarnya.
Dan juga tentu, masih kata Haerul, Kita juga memberikan sejumlah bantuan perkebunan, peremajaan tanaman kopi Arabica Sigararutang sebanyak 100 ribu batang, pupuk organik 20 ton, NPK 7,5 ton. Serta, bantuan kegiatan rawat Ratoon tebu seluas 50 hektar berupa 15 ton pupuk majemuk, 400 liter pembenahan tanah dan 0,2 ton pupuk silika.
Ada juga bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bantuan penanaman Mangrove seluas 7 hektar, dan bantuan alat tangkap ikan sebanyak 411 unit.
“Yang paling penting yakn penerima betul-betul bisa memanfaatkan. Dan kontrolnya adalah di Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah yang harusnya lakukan kontrol. Kalau misalnya kelompok tani, kelompok tani berarti harus dilakukan pengawasan secara berjenjang,” pungkasnya. (Fia/Jun).
