TUBAN, (Ronggo.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menilai bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tuban belum beranjak turun.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi usai menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggaran 2022 di gedung DPRD setempat, Senin (3/4/2023) lalu.
Miyadi menyatakan, jika dalam rapat tersebut, terdapat 27 rekomendasi Pansus yang disampaikan oleh DPRD Tuban kepada Bupati Aditya Halindra Faridzky dah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Tuban sebagai bahan evaluasi sekaligus pembenahan pada pemerintah daerah setempat.
“Dengan adanya 27 rekomendasi dari Pansus ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab Tuban,” terang Miyadi.
Dari puluhan rekomendasi tersebut, lanjut Miyadi, terdapat 5 atensi khusus yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Pemkab Tuban. Termasuk program pengentasan kemiskinan.
“Angka kemiskinan di Tuban saat ini belum beranjak menurun. Untuk itu, kami berharap agar nantinya program pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan di Tuban,” ujarnya.
Pihaknya juga mengklaim bahwa, pengangguran di Bumi Ronggolawe juga terus mengalami peningkatan, hal ini sesuai data yang dihimpun oleh DPRD Tuban, jika pengangguran saat ini telah menyentuh angka lebih dari 15.000 jiwa.
“Kami juga sangat berharap agar Pemkab Tuban memiliki program yang dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tuban,” jelasnya.
Kemudian tentang perencanaan, Pemkab Tuban dinilai masih lemah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentu berimbas pada pembangunan daerah. Seperti halnya anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal.
“Jika perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara maksimal, maka pembangunan daerah juga akan terdampak. Akhirnya menimbulkan Silpa yang besar,” katanya.
Lalu, kinerja OPD yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, DPRD Tuban telah mengantongi beberapa dinas. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
Dan lima atensi terakhir, yakni terkait pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Rangga Jaya Anoraga Tuban yang tidak sesuai target. Hal ini menunjukkan sebuah perencanaan dalam pembangunan GOR yang kurang matang.
“Kami juga meminta agar dana CSR pihak ketiga yang digunakan untuk membantu pembangunan GOR dikembalikan, sehingga bisa disalurkan kepada masyarakat sekitar perusahaan,” tambahnya.
Menanggapi 27 rekomendasi dari Pansus tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tuban karena sudah memberikan masukan saran untuk anggaran di tahun anggaran 2022. Dan rekomendasi tersebut telah menjadi fokus pemerintahannya sejak lama.
“Insyaallah dengan masukan dari DPRD Kabupaten Tuban, kami akan membuat kajian yang lebih dalam lagi dan semoga tidak terjadi di tahun 2023,” ungkap Bupati Tuban.
Disinggung terkait Silpa, Mas Lindra mengatakan bahwa program pemerintah semua terlaksana di tahun anggaran 2022, tapi ada kegiatan yang lewat tahun. Ada juga perhitungan dari opd untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ada di wilayahnya masing-masing, namun karena ada kebijakan regulasi dan menjadikan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
“Insya Allah sudah kita evaluasi pada 1 Januari 2023, harapan di 2023 Silpa bisa kita tekan seminimal mungkin dan akan dialihkan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran lagi,” pungkasnya.
Sebatas diketahui, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky sebelumnya menyatakan, jika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 8,8 persen daripada tahun sebelumnya, yakni 3,3 persen.
Hal itu membawa pertumbuhan ekonomi di Bumi Ronggolawe melebihi pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34 dan rata-rata nasional sebesar 5,31.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang melejit didominasi dari sektor industri pengolahan yang mengalami lonjakan. Semula 2,97 persen di tahun 2021 naik 14,74 persen menjadi 17,71 persen di tahun 2022.
Peningkatan tersebut menjadi pengejewantahan atau penjelmaan (perwujudan, pelaksanaan, manifestasi) Pemkab Tuban yang tengah digencarkan yaitu One Village One Product (OVOP), ekonomi bergerak dari rumah tangga. (Ibn/Jun).
