TUBAN – Menteri Sosial (Mensos) Tris Rismaharini alias Risma menegur Kepala Dinas Sosial (Dinsos) langsung dihadapan Bupati Aditya Halindra Faridzky, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban, Sabtu (24/07/2021).
Dalam kunjungan kerjanya Risma juga melakukan blusukan ke Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendangharjo. Suasana berbeda ketika Risma mendapat pengakuan dari warga bahwa warga hanya menerima bansos hanya dua bulan yakni Juli dan Agustus.
Risma menilai, program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 di Tuban kurang tepat dan diduga terdapat pemotongan.
Pasalnya, Kemensos telah memberikan dana program bantuan untuk tiga bulan yakni Juli, Agustus, September, yang masing masing per bulannya senilai Rp 200 ribu.
“Seharusnya saat ini mereka menerima bantuan hingga tiga bulan, tapi kenapa hanya diberikan dua bulan,” kata Risma dengan nada marah.
Dia juga bertanya kepada Eko Julianto yang menjabat sebagai Kepala Dinsos terkait rincian harga dan jumlah komoditi yang diterima KPM di Tuban.
“OK, 30 kilo, Rp 300 ribu, telur berapa, 26 ribu, Rp 326 ribu, tempene piro (tempe berapa, Red) ? Rp 9 ribu, sekarang sisanya kemana? Terus saya mau tanya ke mana uang yang satu bulannya. Ini hak rakyat lo, jangan kalian makan hak mereka,” tanya Risma.
Tak hanya itu, Risma juga menyampaikan kekecewaannya kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dimana Dinsos menahan uang bansos. Yang angka penerima bantuan sosial di Tuban mencapai 84 ribu keluarga.
“Siapapun tidak berhak memotong apa yang seharusnya diterima penerima bansos. Saya tidak terima mas Bupati tolong sampaikan ke kepala dinasnya. Dan akan saya usut permasalahan ini. Karena pertanggungjawabannya kepada rakyat,” tegas Risma sembari mengelus dada dengan nada kecewa.
Selain itu, mantan Walikota Surabaya ini akan menindaklanjuti atas temuannya kepada pihak yang punya kewenangan.
“Ini adalah tanggung jawab negara kepada rakyat. Kita lihat saja nanti. Saya pikir lembaga hukum sudah melihat kasus ini,” imbuhnya.
Di hadapan Risma, Eko mengklaim dana program bantuan sosial yang satu bulan belum dibagikan karena masih di dalam kartu KPM.
“Masih di dalam kartu. Itu kita antisipasi supaya tidak dijual,” bantahan Eko.
