TUBAN, (Ronggo.id) – Rasa penasaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Tuban-Bojonegoro akhirnya terjawab sudah. Pasalnya, polemik tentang gengsi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky terkait status Jembatan Glendeng yang sebelumnya akan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menemui titik terang.
Pembangunan Jembatan Glendeng yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko tersebut dipastikan bakal terealisasi tahun 2023. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menyiapkan anggaran sekitar 30 hingga 35 miliar untuk perbaikan jembatan yang menjadi jantung perekonomian masyarakat wilayah perbatasan Tuban dan Bojonegoro.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, jika Pemkab Tuban telah menyiapkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban hingga 35 miliar untuk pembangunan Jembatan Glendeng.
“InsyaAllah pembangunan Jembatan Glendeng akan dibangun oleh Pemkab Tuban menggunakan anggaran APBD 2023,” ucap Bupati saat melakukan kunjungan di wilayah Kecamatan Soko, Selasa (28/2/2023).
Selain anggaran, Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban ini juga bakal menyiapkan tim ahli dan tim yang membidangi dalam mengawal proses pembangunan jembatan sesuai peraturan yang berlaku.
“Semuanya akan kita siapkan demi tercapainya pembangunan Jembatan Glendeng ini. Karena akses ini juga sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Bupati.
Bupati termuda nomor 2 di Indonesia ini meminta kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan menunggu proses pembahasan yang saat ini sudah dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Timur.
“Semoga dalam waktu dekat, pembangunan Jembatan Glendeng ini dapat segera terealisasi,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, kata ‘gengsi’ Bupati Tuban muncul pada rapat kerja antara Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur bersama Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim yang berlangsung pada awal September 2022 lalu.
Menurut Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin menjelaskan, jika aset kepemilikan Jembatan Glendeng memang belum tercatat di Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Akan tetapi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi agar akses penghubung antar kabupaten tersebut segera diperbaiki.
Mengingat pembangunan Jembatan Glendeng tersebut sangat urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat, lanjut M Yasin, sehingga Bupati Bojonegoro siap membangun dan memperbaiki jembatan yang berdiri di atas Sungai Bengawan Solo itu dengan resiko seluruh pembiayaan dari APBD Bojonegoro.
Selanjutnya, pihaknya bersama tim ke Jakarta, minta surat penyerahan dan membuat berita acara yang intinya Tuban sepakat menyerahkan kewenangan penuh Jembatan Glendeng kepada Kabupaten Bojonegoro.
“Tapi pas penandatanganan, Bupati Tuban tidak mau menyerahkan kewenangan penuh kepada Bojonegoro. Ini kan jadi problem, Tuban tidak punya fisikal tapi ngotot pengen ngambil alih,” tegas Yasin.
Diketahui, Jembatan Glendeng penghubung antar kabupaten kembali ditutup total terhitung mulai 21 Mei 2022 lalu, artinya semua kendaraan dari arah Bojonegoro menuju Tuban maupun sebaliknya dilarang melintas di jembatan tersebut dikarenakan mengalami ambles disisi utara, yakni Desa Simo, Kecamatan Soko.
Meski telah dua kali dilakukan perbaikan yang menelan anggaran sebesar Rp senilai Rp 3,81 miliar untuk tahap pertama dan Rp 1,37 miliar pada tahap kedua dari APBD Tuban, jembatan yang merupakan jantung perekonomian masyarakat sekitar perbatasan ini kembali mengalami keretakan di bagian bawah dan terpaksa ditutup kembali. Hingga saat ini, hanya roda dua dan pejalan kaki yang diperbolehkan melintas. (Ags/Jun).
