TUBAN, (Ronggo.id) – Meski sempat memanas adanya dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa atau PKD Kecamatan Soko tetap dilantik oleh Bawaslu Tuban.
Dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen PKD tidak hanya dirasakan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kabupaten Tuban, namun beberapa warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Soko juga turut menggelar aksi pasang spanduk penolakan atas hasil penetapan PKD di Kecamatan Soko di Bawaslu Kecamatan setempat.
Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Tuban, Sunarso menyebutkan, perekrutan anggota Panitia PKD di Kecamatan Soko telah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur.
“Seluruh kecamatan yang terindikasi adanya kecurangan sudah Kita panggil. Termasuk Kecamatan Soko juga sudah Kita klarifikasi dan dinyatakan bahwa seleksi yang dilakukannya sudah prosedural,” ungkap Sunarso saat ditemui Ronggo.id usai pelantikan PKD di Bawaslu Kecamatan Soko, Senin (6/2/2023).
Ia juga menampik adanya kecurangan dalam proses rekrutmen PKD yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tuban. Meski begitu, Sunarso telah mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada proses perekrutan PKD di masing-masing wilayah, khususnya di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain.
“Di setiap kecamatan mempunyai dimanika masing-masing, dan di daerah pinggiran juga tentu akan memiliki resiko dan pengawasan yang berbeda pula, karena karakter Pemilu tahun 2024 adalah Pemilu serentak yang mungkin memiliki resiko kecurangan lebih tinggi,” terangnya.
Dalam mensukseskan Pemilu serentak 2024 mendatang, dirinya juga telah berkoordinasi dengan empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban. Diantaranya, Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Kabupaten Blora dan Rembang, Jawa Tengah.
“Kordinasi itu Kami bangun untuk sama-sama saling menjaga agar pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Anak Cabang (PAC) POSNU Kecamatan Soko mengindikasikan adanya dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen PKD yang dilakukan oleh Bawaslu Kecamatan Soko. Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, diduga ada ketrelibatan oknum anggota Partai Politik pada seleksi PKD di kecamatan setempat.
Meski ada dugaan kecurangan pada proses rekrutmen, hal itu tidak berdampak dan menghambat dalam pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan PKD Bawaslu Kecamatan Soko. (Ags/Jun).
