TUBAN, (Ronggo.id) – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tuban buntut 43 anggota dewan mangkir dalam rapat gabungan yang membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.
Dalam aksi kali ini, Jumat (2/8/2024), para mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban itu memasang sejumlah poster didepan Kantor DPRD yang berisi kalimat menohok, diantaranya ‘DPR Udah Paling Bener Tidur, Malah Disuruh Kerja’.
Selain itu, mereka juga menyerahkan raport merah berisi nama-nama wakil rakyat periode 2019-2024 yang diketahui tidak hadir dalam rapat KUA-PPAS. Raport tersebut diterima oleh perwakilan Humas Sekretariat DPRD Tuban.
Ketua PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah mendesak agar 43 anggota dewan yang mangkir saat rapat gabungan tersebut diberikan sanksi tegas.
“Jadi harus ada sanksi yang bisa membuat efek jera, agar kejadian serupa tidak lagi terulang,” ujarnya.
Wafa mengaku kecewa, pasalnya dari 50 anggota dewan ternyata hanya 7 yang hadir mengikuti rapat, selebihnya justru membolos.
“Anggota dewan tugas utamanya memang rapat-rapat untuk membahas kepentingan rakyat. Ketika mereka tidak hadir, lalu apa yang disuarakan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 43 anggota dewan mangkir dalam rapat gabungan komisi-komisi dengan eksekutif yang membahas tentang KUA-PPAS Tahun 2025, pada Sabtu (27/7/2024).
Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna itu hanya dihadiri 7 dari 50 anggota dewan, dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.
Pantauan media ini, ketujuh wakil rakyat yang mengikuti rapat, antara lain Ketua DPRD Tuban, Miyadi, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Mokhamad Musa, Asep Nur Hidayatulloh dan Mukaffi Makki.
Lalu, anggota Fraksi Gerindra, Tri Astuti, anggota Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, Muhammad Ilmi Zada, serta anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan, Mashadi.
Ditemui selepas rapat, Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengatakan, rapat gabungan ini tetap bisa berjalan meskipun tingkat kehadiran minim. Sebab, tidak ada aturan kuorum ataupun tidak kuorum.
Kendati demikian, Ketua DPC PKB itu sangat menyayangkan karena hanya segelintir yang datang. Bahkan, anggota dari Fraksi Golkar tak satupun menampakkan batang hidungnya.
“Saya sangat menyayangkan di rapat gabungan ini dari Fraksi Golkar satupun tidak ada yang hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Dia lebih mementingkan kunjungan kerjanya daripada rapat,” katanya.
Sebagai oposisi, Miyadi mengaku proaktif membahas KUA-PPAS yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Namun, Fraksi Golkar yang berada di dalam pemerintahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, justru seluruh anggotanya mangkir.
“Saya di luar pemerintah sudah membantu proses ini, ternyata Fraksi Golkar tidak membantu,” keluhnya.
Menurut Miyadi, minimnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat seperti ini berbanding terbalik dengan saat ada kunjungan kerja ke luar kota.
“Kalau kunker datang semua, apalagi mereka yang tidak jadi (terpilih kembali). Kalau itu, saya memaklumi, karena kebutuhan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban, Suratmin menyampaikan, ketidakhadiran seluruh anggotanya dalam rapat gabungan tersebut kemungkinan karena tidak mengetahui adanya perubahan jadwal, yang semula diagendakan pukul 14.00 WIB.
“Kayaknya temen-temen tidak tahu kalau jadwal raker di majukan menjadi jam 09.00 WIB,” tuturnya, Sabtu (27/7/2024).
Diungkap Suratmin, perubahan jadwal rapat memang telah disampaikan melalui grup whatsapp, namun pemberitahuan itu terlalu mepet dengan jadwal baru.
“Ada pemberitahuan, tapi jam 08.09 WIB baru di share. Sedangkan kita buka WA jam 09.30 WIB,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Golkar Tuban itu membantah tudingan dari Ketua DPRD Tuban, Miyadi bahwa absennya seluruh anggota Fraksi Golkar seolah tidak bersedia membantu pemerintah untuk membahas KUA-PPAS.
“Saya kira tidak demikian. Memang benar tidak nutut waktunya. Sebab, semua anggota sudah punya agenda masing-masing,” kilahnya. (Ibn/Jun).
