TUBAN – Sejarah buruk keterlambatan proyek fisik di Kabupaten Tuban terancam terulang kembali pada tahun anggaran 2026. Hingga memasuki pertengahan Mei ini, belum ada satu pun paket pekerjaan fisik bersumber APBD yang masuk meja lelang.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2024 lalu sedikitnya ada mega proyek Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) RSUD dr. R. Koesma Tuban dan Alun-alun Tuban mengalami kemoloran panjang. Ditahun 2025, ada setidaknya 10 proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ikut-ikutan molor.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari gedung wakil rakyat, lantaran pemerintah daerah dianggap mengabaikan rekomendasi percepatan pembangunan. Padahal, DPRD Tuban jauh-jauh hari telah mewanti-wanti agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait curi start melakukan lelang di awal tahun.
Langkah tersebut direkomendasikan oleh para wakil rakyat yang bertujuan memutus rantai tradisi proyek molor yang kerap menghantui akhir tahun anggaran akibat kendala cuaca maupun teknis.
Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menyayangkan lambannya respons eksekutif dalam mengeksekusi anggaran. Menurutnya, kegagalan memulai lelang hingga bulan kelima ini menunjukkan lemahnya evaluasi atas carut-marutnya proyek di tahun 2025 lalu.
“Kalau sampai bulan Mei ini belum ada progres ya kebangetan. Ada apa ini? Padahal rekomendasi kami jelas, lelang lebih awal agar pengerjaan tidak menumpuk di akhir tahun,” tegas politisi asal PKB tersebut, Selasa (12/05/2026).
Siswanto menegaskan, pihaknya berencana memanggil dinas terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas stagnansi ini. Baginya, percepatan infrastruktur bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk segera menikmati fasilitas publik.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PRKP) Tuban berdalih bahwa mandeknya proses tender disebabkan oleh faktor teknis penganggaran.
Melalui Kepala DPUPR-PRKP Tuban, Agung Supriyadi, mengungkapkan adanya revisi pada harga satuan material konstruksi yang mengalami lonjakan signifikan di pasar.
“Masih ada revisi dan penyesuaian harga satuan karena beberapa item bahan pokok konstruksi naik cukup tajam,” dalih Agung.
Meski sudah memasuki bulan Mei, ia optimis proses administratif tersebut akan rampung dalam waktu dekat agar lelang segera dibuka. “Secepatnya, moga-moga minggu depan selesai,” pungkasnya. (Hus/Tgb).
