TUBAN, (Ronggo.id) – Halal Bihalal dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Aula Rapat Paripurna Gedung DPRD Tuban, Minggu (5/5/2024) dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Emil Elestianto Dardak.
Hadir pula Pj. Sekda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, perwakilan Dinsos P3A PMD Tuban, perwakilan Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tuban.
Ketua PPDI Jatim, Sutoyo M Muslih menyampaikan, Rakerda yang diikuti oleh perwakilan pengurus dari 29 kabupaten/kota ini dalam rangka merumuskan program kerja untuk 1 kedepan, termasuk mengupas terkait revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Poin-poin yang menguntungkan dan merugikan bagi perangkat desa nanti akan dikumpas tuntas,” tuturnya.
Perangkat Desa Kradenan, Kecamatan Palang itu menjelaskan, pada Rakerda kali ini juga akan dibahas mengenai telatnya pencairan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa di Kabupaten Tuban yang belakangan menjadi isu krusial di Jatim.
“Di Rakerda ini kita akan menyelaraskan dengan kabupaten lain, seperti di Mojokerto dan Tulungagung tiap bulannya Siltap bisa cair dan sudah berlaku selama 3 tahun. Kenapa di Tuban belum bisa,” terangnya.
Sementara itu, Emil Dardak menegaskan, hingga kini dirinya dan Khofifah Indar Parawansa masih menduduki jabatan Dewan Pembina PPDI Jatim meskipun sudah purna tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
“Karena Bu Khofifah ada agenda lain, maka kami diberi amanah mewakili beliau untuk menghadiri acara halal bihalal dan membuka Rakerda,” tegasnya.
Suami Artis Arumi Bachsin itu mengatakan, bahwa Pemprov Jatim selama ini terus berikhtiar menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan dan produktivitas serta kondusivitas kerja segenap perangkat desa.
“Kami intens berkoordinasi dan meluncurkan program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kondusifitas kerja. Kedepan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan, tentu perlu juga partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten,” katanya.
Diungkap Emil, Pemprov Jatim masih memiliki tantangan bagaimana melanjutkan momentum pembangunan desa, outputnya untuk menurunkan angka kemiskinan serta kesenjangan antara desa-kota.
“Diharapkan kemiskinan bisa terus menurun dengan memposisikan perangkat desa sebagai garda terdepan,” pungkasnya. (Ibn/Jun).
