“Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Adagium yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero ini setidaknya bermakna, bahwa negara melalui organ-organ yang dimiliki bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya dan menciptakan keamanan bagi segenap bangsa dari segala macam gangguan dan ancaman. Inilah yang menjadi landasan mengapa perlu diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) sebagai salah satu langkah taktis pemerintah dalam menangani wabah virus corona di Indonesia.

Virus corona sebenarnya bukanlah fenomena baru, pada tahun 2003 World Health Organization (WHO) pernah mengeluarkan suatu peringatan kepada seluruh dunia akan adanya penyakit yang disebut sebagai sindrom pernapasan akut parah (serve acute respiratory syndrome/SARS) yang menurut hasil penelitian penyakit tersebut disebabkan oleh virus corona. Pada awal ditemukannya, virus tersebut memang sudah memberikan ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat dunia. Tercatat telah terdapat 6.234 kasus dan 435 kematian akibat virus corona yang tersebar di beberapa negara seperti Cina, Hongkong, Kanada, dan Vietnam pada kala itu. Laju persebaran virus corona sangat cepat sehingga menyulitkan penanganan negara yang terjangkit virus tersebut.

Kisah kelam tersebut rupaya kembali menyeruak. Virus corona atau SARS COV 2 terbukti kembali menyerang kesehatan internasional dengan penyakitnya yang dikenal dengan istilah Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19. Persebaran penyakit tersebut secara geografi telah mencapai 114 negara, salah satunya Indonesia. Alasan ini yang menjadikan COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Kemudian berdasarkan perkembangannya, diketahui hingga saat ini sebanyak 168 negara terkonfirmasi terjangkit virus corona.

Di Indonesia sendiri sebagaimana mengutip data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga 26 Maret 2020 total kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 893 kasus atau bertambah 103 kasus dari sebelumnya, dengan keterangan yaitu 35 orang sembuh dan 78 meninggal dunia.

Fakta tersebut menjadi alasan logis, mengapa pemerintah terdesak untuk menerbitkan peraturan dalam bentuk Perppu mengingat tidak dimungkinkannya dilakukan rapat paripurna sebagai pelaksanaan atas himbauan untuk social distance. Peraturan tersebut diharapkan sedapat mungkin mampu menyelesaikan permasalahan terkait wabah corona. 

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah memberikan parameter terkait “kegentingan yang memaksa” sehingga Presiden dapat menerbitkan Perppu, yaitu:

  1. Adanya keadaan yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang
  2. Terjadinya kekosongan hukum atau Undang-undang yang ada tidak memadai
  3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui Undang-undang yang menggunakan prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut membutuhkan kepastian hukum dan harus segera diselesaikan. 

Melihat pada indikator tersebut, maka tepat apabila pemerintah menerbitkan Perppu untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks akibat persebaran virus corona.

Sebenarnya negara Indonesia telah memiliki regulasi terkait wabah penyakit yang menjadi pandemi di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan beberapa peraturan lainnya.

Akan tetapi peraturan tersebut masih belum bisa mengakomodir segala permasalahan yang diakibatkan wabah penyakit COVID-19 terutama dalam hal perekonomian, mengingat persebaran penyakit COVID-19 telah menghilangkan hak bekerja sebagian besar masyarakat dan mengacaukan perekonomian baik dalam lingkup nasional maupun global. Melalui Perppu tersebut pemerintah akan melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, yang dimaksudkan untuk mengatasi dan mempercepat penanganan wabah virus corona di Indonesia, serta diharapkan akan mendukung upaya pemulihan terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Ikuti Berita dan Artikel terbaru Ronggo.id di GOOGLE NEWS