TUBAN, () – Keberadaan perusahaan beton yakni CV Matra Koalisi Beton (MK Beton) yang berdomisili di Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban disorot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.

Hal itu lantaran, adanya keluhan masyarakat maupun Pemerintah Desa (Pemdes) Sokosari berkaitan dengan armada milik CV MK Beton yang melintas di jalan sempit, tepatnya jalan penghubung antar desa, yaitu Desa Sokosari dan Desa Bangunrejo.

Beberapa waktu yang lalu, Kades Sokosari, Edi Purnomo menyebut, meskipun wilayahnya dilalui , namun tidak sekalipun ada kontribusi yang masuk dari pemilik perusahaan terhadap Desanya.

Sementara, banyak pengguna jalan yang merasa ketar ketir ketika berpaspasan dengan kendaraan-kendaraan besar pengangkut beton. Disamping itu, diduga sebagai pemicu jalan lebih cepat rusak dan berdebu.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Tuban, Endah Nurul Komarijah mengatakan, sebelum beroperasi perusahaan seharusnya mengkaji lebih dulu dampak lingkungan dan dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

“Jam operasional kendaraan juga harus diatur, kapan armada harus melintas, tentunya harus mempertimbangkan kepadatan lalu lintas,” katanya, Selasa (20/9/2022).

Menurut Endah panggilan Kadis dari Dinas yang membidangi perijinan, walaupun sudah mengantongi ijin Andalalin, kegiatan usaha tidak serta merta langsung bisa dijalankan, terdapat tahapan – tahapan perijinan lanjutan yang harus dilalui, termasuk ijin melewati jalan hingga kesanggupan memperbaiki, jika ditemukan kerusakan jalan.

“Meski Andalalin sudah di Acc, tapi kalau ijin merawat jalan tidak punya, maka armada dari perusahaan tidak boleh lewat atau beroperasi,” terangnya.

Sebelumnya, pimpinan perusahaan MK Beton, Dasuki angkat bicara ikhwal pemberitaan dan keluhan masyarakat terhadap truk miliknya yang diduga membahayakan pengguna jalan hingga membuat jalan lebih cepat rusak.

Dasuki menegaskan, pihaknya berkomitmen dan sudah berkomunikasi dengan stakeholder terkait, atas kesedianya membangun kembali jalan yang rusak, selama itu memang imbas dari aktifitas perusahaanya.

“Kami secara resmi telah menyampaikan, misalnya disuruh membangun jalan, bagian yang mana. Tapi yang jelas harus berkelanjutan, bukan program yang samar-samar, tidak sekedar hanya omongan,” tegasnya.

Disinggung kaitan Andalalin maupun perijinan yang lain, Dasuki mengaku, pihaknya kurang begitu mengetahui, baik perijinan Andalalin maupun dispensasi jalan. Kendati begitu, jika memang diminta, pihaknya akan segera melakukan pengurusan.

“Terus terang kami akan mengikuti petunjuk (red.aturan), karena selama ini belum ada yang mengarahkan,” tandasnya. (Ags/Jun).

Ikuti Berita dan Artikel terbaru Ronggo.id di GOOGLE NEWS