TUBAN, () – Dalam menyikapi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, termasuk kebijakan yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang, menjadi perhatian serius (AMPT) dengan melakukan aksi demo di depan Kantor Pemkab setempat, Jumat (11/11/2022).

Aksi massa para pemuda yang tergabung dalam Pemuda Marhaenisme, Pemuda Pancasila, mahasiswa dan sejumlah pelaku usaha tersebut dengan membawa sejumlah poster bertuliskan pernyataan yang menilai pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang terkesan dilakukan secara sewenang-wenang dan justru menghambur-hamburkan uang rakyat. 

Koordinator aksi, Zubaedi menyatakan, unjuk rasa ini dilakukan lantaran keprihatinannya terhadap pimpinan daerah dibawah kendali Bupati Aditya Halindra Faridzky dalam membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan, dimana Kabupaten Tuban sendiri masih konsisten menduduki kabupaten termiskin di Jawa Timur. 

“Kami atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Tuban prihatin dengan kebijakan-kebijakan Bupati Tuban yang sewenang-wenang dalam menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata koordinator aksi, Zubaedi.

Hal tersebut terlihat dari tahun 2021-2022, Pemkab Tuban banyak membuang uang rakyat, dan menghambur-hamburkan uang rakyat mulai dari hiburan yang tidak membangun. Padahal visi dan misinya adalah Tuban menjadi sejahtera, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih.

“Jika kita lihat kebijakan Bupati Tuban, tidak mempunyai niat sama sekali dalam mensejahterakan masyarakat. Justru kebijakan yang dibuat jauh dari nilai-nilai yang mencerdaskan, dan tidak peduli terhadap peningkatan SDM,” tambahnya.

Selain itu, banyak kegiatan yang merusak moral generasi penerus Kabupaten Tuban. Contohnya, Nigh Colour Fun Walk, jalan sehat, sepeda ontel bareng, dan bakaran ikan. Masyarakat di bohongi dengan hiburan rakyat semata biar masyarakat tidak melihat capaian apa yang sudah dibangun dalam memimpin kabupaten Tuban.

“Dan juga banyak program yang tidak tepat sasaran, diantaranya pembangunan, jembatan glendeng, patung kuda 9, pembongkaran alun-alun, rest area, GOR dan Letda Sucipto,” terangnya. 

Oleh karena itu, AMPT menuntut Pemkab Tuban untuk segera menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Dimana menuntut Bupati untuk segera melakukan kajian ulang terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak efektif dan efisien dalam hal anggaran dan pembiayaan. Mengoptimalkan program peningkatan ekonomi masyarakat Tuban dengan melakukan pendampingan terhadap UMKM serta pemberdayaan pasar rakyat.

“Kami juga menuntut Pemkab Tuban untuk memberikan pelatihan kepada pemuda atau kaum milenial untuk peningkatan SDM. Karena Tuban memiliki kawasan industri yang sangat besar. Dan juga meminta Pemkab untuk memberikan penguatan anggaran pada organisasi kepemudaan dan berikan kesejahteraan pada pendidik,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Pemkab Tuban melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Tuban, Arief Handoyo, mengatakan bahwasanya Pemkab Tuban sudah melaksanakan dan berupaya semaksimal mungkin, bahkan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, Kabupaten Tuban termasuk cukup tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain.

“Ini kan juga aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tuban, tentunya tetap kami tampung tapi juga kami perlu jelaskan juga tuntutan-tuntunannya disampaikan ini sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Tuban,” tuturnya.

Karena tidak mendapatkan jawaban yang sinkron dengan apa yang menjadi tuntutannya, termasuk Bupati yang tidak kunjung hadir di tengah-tengah aksi, para demonstran kemudian bergeser ke Kantor untuk mempertanyakan kinerja Pemkab dibawah kendali Bupati Aditya Halindra Faridzky. 

Sementara itu, dalam menanggani aksi demo, Ketua DPRD Tuban Miyadi, akan memerintahkan Komisi I agar segera mengundang BAPPEDA, PUPR, BPKAD untuk melakukan hearing dan mempertanyakan tentang persoalan apa yang telah terjadi.

“Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan hearing atas tuntutan para pendemo,” pungkasnya. (Ibn/Jun). 

Ikuti Berita dan Artikel terbaru Ronggo.id di GOOGLE NEWS