TUBAN — Kelangkaan Elpiji 3 kilogram belum mereda di sejumlah kampung nelayan di Kabupaten Tuban. Sejak sepekan terakhir, warga Kelurahan Sidomulyo, Karangsari, dan beberapa wilayah pesisir lain harus mengantre berjam-jam sejak pagi hingga menjelang sore. Mereka yang tidak mendapatkan gas bersubsidi termasuk di pangkalan tersebut terpaksa kembali menggunakan kayu.
Syafi’i, 54 tahun, pengolah pindang ikan di Kelurahan Sidomulyo, termasuk yang paling terdampak. Usaha rumahan miliknya membutuhkan setidaknya dua tabung Elpiji setiap hari. Namun dalam beberapa hari terakhir, pasokan gas yang biasa ia dapatkan setiap 24 jam kini molor hingga empat atau lima hari.
“Saya antre dari jam delapan pagi. Harga di pengecer sempat tembus Rp27 ribu. Biasanya cuma Rp20 ribu,” ujarnya.
Ia mengaku harus berkeliling ke beberapa toko kelontong demi mendapatkan satu tabung gas. Pernah ada satu penjual yang melepas tabung dengan harga Rp15 ribu, yang ia duga sebagai kekeliruan di tengah pasar yang sedang panas.
Di Karangsari, situasinya tak berbeda jauh. Inawaroh, warga setempat, mengaku sudah lima hari pulang membawa tabung kosong. Bahkan agar dapur tetap mengepul, sebagian masyarakat harus berebut untuk mendapatkan Elpiji subsidi itu.
“Antre dari jam tujuh pagi, tapi habis. Terpaksa masak pakai kayu bakar lagi,” katanya.
Pemilik pangkalan Elpiji, Andi Mustami, mengatakan pasokan sebenarnya tetap dikirim sesuai jadwal. Namun permintaan mendadak melonjak dalam tiga hari terakhir, membuat tabung yang baru datang langsung tandas dalam hitungan jam.
“Barang datang langsung habis. Dua jam sudah ludes. Harga pangkalan tetap Rp18 ribu,” kata dia.
Kenaikan permintaan ini terjadi nyaris serempak di banyak titik. Namun Pertamina belum memberikan penjelasan rinci mengenai penyebab gejolak distribusi ini, terutama di kawasan pesisir Tuban yang konsumsi hariannya relatif stabil.
Fenomena kelangkaan ini sebelumnya menjadi pembahasan serius dalam rapat dengar pendapat DPRD Tuban dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga. Ketua Komisi III, Tulus Setyo Utomo, mengungkap sejumlah temuan lapangan yang dianggap tidak wajar, mulai dari tabung dijual jauh di atas harga eceran tertinggi hingga warga yang tidak diberi akses membeli langsung di pangkalan.
“Elpiji bersubsidi harus mengutamakan masyarakat. Aturannya jelas, 90 persen untuk pembeli langsung. Kalau warga tak dilayani, itu indikasi kuat ada yang bermain,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mendesak agar pengawasan diperketat, terutama di jalur distribusi dari agen ke pangkalan dan dari pangkalan ke konsumen. Mereka menduga kelangkaan yang berulang ini bukan sekadar persoalan lonjakan permintaan, melainkan masalah struktural dalam distribusi yang dibiarkan tanpa kontrol tegas.
DPRD juga menuntut Pertamina memberikan penjelasan terbuka mengenai stabilitas stok dan pola distribusinya, mengingat gejolak yang terus berulang di banyak titik setiap menjelang momen besar seperti Lebaran. (Jun/Tgb).
