TUBAN, (Ronggo.id) – Fraksi Golkar DPRD Tuban mengungkap alasan mangkir dalam rapat gabungan komisi-komisi dengan eksekutif yang membahas tentang KUA-PPAS Tahun 2025.
Ketidakhadiran Fraksi Golkar yang saat ini berada didalam pemerintahan sempat disentil oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban, Suratmin mengatakan, ketidakhadiran seluruh anggotanya dalam rapat gabungan tersebut kemungkinan karena tidak mengetahui adanya perubahan jadwal, yang semula diagendakan pukul 14.00 WIB.
“Kayaknya temen-temen tidak tahu kalau jadwal raker dimajukan menjadi jam 09.00 WIB,” katanya, Sabtu (27/7/2024).
Suratmin menambahkan, perubahan jadwal rapat memang telah disampaikan melalui grup whatsapp, namun pemberitahuan itu terlalu mepet dengan jadwal baru.
“Ada pemberitahuan (perubahan jadwal), tapi jam 08.09 WIB baru di share. Sedangkan kita buka WA jam 09.30 WIB,” imbuhnya.
Sekretaris DPD Golkar Tuban itu membantah tudingan dari Ketua DPRD Tuban, Miyadi bahwa absennya seluruh anggota Fraksi Golkar seolah tidak bersedia membantu membahas KUA-PPAS yang dirumuskan pemerintah.
“Saya kira tidak demikian. Memang benar tidak nutut waktunya. Sebab, semua anggota sudah punya agenda masing-masing,” kilahnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 43 anggota DPRD Tuban mangkir dalam rapat gabungan komisi-komisi dengan eksekutif yang membahas tentang KUA-PPAS Tahun 2025, Sabtu (27/7/2024).
Rapat gabungan yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna itu hanya dihadiri 7 dari 50 anggota dewan, dimulai sekitar pukul 11.30 WIB.
Ketua DPRD Tuban Miyadi sangat menyayangkan karena rapat kali ini hanya segelintir yang datang. Bahkan, anggota dari Fraksi Golkar tak satupun menampakkan batang hidungnya.
“Saya sangat menyayangkan di rapat gabungan ini dari Fraksi Golkar satupun tidak ada yang hadir. Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Dia lebih mementingkan kunjungan kerjanya daripada rapat,” ujarnya.
Sebagai oposisi, Ketua DPC PKB Tuban itu mengaku proaktif membahas KUA-PPAS yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Namun, Fraksi Golkar yang berada di dalam pemerintahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, justru seluruh anggotanya mangkir.
“Saya di luar pemerintah sudah membantu proses ini, ternyata Fraksi Golkar tidak membantu,” keluhnya.
Menurut Miyadi, minimnya tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat seperti ini berbanding terbalik dengan saat ada kunjungan kerja ke luar kota.
“Kalau kunker datang semua, apalagi mereka yang tidak jadi (terpilih kembali). Kalau itu, saya memaklumi, karena kebutuhan,” pungkasnya. (Ibn/Jun).
